Cina undang Presiden Turki Erdogan untuk melihat kondisi masyarakat di Uighur

Pemerintah dari Cina secara resmi mengundang Presiden Turki Erdogan ke wilayah Xinjiang dalam mengamati kondisi yang terjadi terhadap masyarakat Uighur, ujar Direktur Komunikasi Fahrettin Altun melalui tweetnya pada hari Rabu (3/7/2019) malam.

“Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, mengundang dengan resmi Presiden Erdoğan untuk mengunjungi negara Cina pada 2 Juli. Kedua pemimpin tersebut bertemu untuk ketiga kalinya dalam sebulan,” Altun juga menambahkan, lebih lanjut menyatakan bahwa para pemimpin membahas perdagangan, investasi, penelitian dan pengembangan, penerbangan sipil, pariwisata serta budaya.

“Para pemimpin sudah memutuskan untuk mempercepat proyek Koridor Tengah Turki dan program Belt and Road Initiative Cina, yang akan mengarah terhadap penguatan hubungan antara gerbang barat dan timur Jalan Sejarah Sutra,” ujarnya.

“Semua segi hubungan bilateral antara kedua negara sudah dibahas melalui perundingan. Presiden Erdogan menyampaikan kepada rekannya bahwa satu-satunya harapan Turki yaitu supaya warga Uighur bisa hidup dengan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ia juga menyatakan pandangan dan harapannya tentang hal tersebut,” Altun menyimpulkan, sebagaimana dilansir dari Daily Sabah.

Turki beberapa kali sudah meminta Cina untuk menghormati hak-hak dasar masyarakat Uighur. Tiongkok mendapat kecaman dari pemerintah serta pengawas HAM yang menuduh pemerintah dengan sewenang-wenang menangkap lebih dari 1 juta masyarakat Uighur, dengan menyiksa dan mencuci otak mereka di pusat konsentrasi dan penjara.

Daerah Uighur Xinjiang bagian barat Cina adalah tempat tinggal sekitar 10 juta masyarakat Uighur. Kelompok Muslim Turkistan, yang berjumlah sekitar 45% dari populasi Xinjiang, sudah lama menuduh pemerintah Cina dalam melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Presiden Erdoğan berada di Beijing pada hari Selasa (2/7) melalui kunjungan resmi, di mana ia juga bertemu dengan Presidden Cina Xi Jinping dalam menimbang masalah bilateral kedua negara dan bertukar pandangan terkait cara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik.